Siaran Pers Bersama: Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat  

 

Pemerintah memastikan investasi dana haji akan bermanfaat bagi umat, terutama untuk kemaslahatan jemaah haji Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Forum Merdeka Barat 9 yang diselenggarakan pada Sabtu, (5/8/2017), di Ruang DR H Roeslan Abdulgani, Kementerian Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, yang secara khusus mengusung tema diskusi “Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat.” Diskusi dengan kalangan media itu menghadirkan narasumber Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji Yuslam Fauzi, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin.

 

Patut diketahui, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji mengatur, antara lain, pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun. Kebijakan tersebut menghasilkan waiting list (daftar tunggu) jemaah haji atau daftar calon jemaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci karena keterbatasan kuota. Seiring waktu, jumlah waiting list semakin meningkat hingga menyentuh angka yang cukup besar, mengingat setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu jemaah yang mendaftar, baik untuk haji reguler maupun haji khusus, sedangkan kuota haji hanya tersedia untuk 211 ribu orang. Sampai dengan akhir Juli 2017, waiting list jemaah haji reguler tercatat sebesar 3.305.207 orang dan haji khusus sejumlah 104.941 orang. Peningkatan jemaah waiting list berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana haji yang terkumpul dari para calon jemaah haji tersebut.

 

Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar manfaatnya bisa digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan kebijakan investasi. Pada 2009, dengan semangat menciptakan manfaat bagi umat, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai mekanisme investasi dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan cara private placement. Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan peruntukan dana haji bagi pembiayaan APBN, temasuk proyek Kementerian Agama dengan penyelenggaraan haji melalui SBSN PBS (Project Based Sukuk) yang ditandatangani Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Agama Suryadharma Ali pada 2013.

 

Ada tiga poin penting yang disepakati dalam kesepakatan tersebut. Pertama, inisiatif penempatan dana haji pada SBSN tidak hanya dari Kementerian Agama, melainkan juga dari Kementerian Keuangan. Kedua, penempatan dana SBSN juga dapat menjadi pertimbangan usulan alokasi Kementerian Keagamaan dalam APBN untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya terkait penyelenggaraan haji yang dibiayai SBSN PBS. Ketiga, penempatan dana haji pada SBSN dapat berupa instrumen SBSN nontradable dan SBSN tradable. SBSN atau sukuk negara kemudian dikenal dengan nama Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Direktorat Jenderal Pengelolaan

 

Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, hingga 12 Januari 2017, outstanding SDHI mencapai Rp 36,7 triliun. Pemerintah meyakini, keuntungan yang akan diperoleh jika dana tersebut ditempatkan dalam SBSN SDHI adalah imbal hasil yang menguntungkan dan pengelolaan dana yang lebih transparan. Sebab, dengan waktu tunggu keberangkatan haji mencapai 32 tahun (paling lama), dana tersebut akan lebih aman disimpan dalam SDHI.

 

Apalagi, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diatur juga soal pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Mengemban amanat untuk menjaga dana umat, BPKH, bertugas menempatkan dana umat ke dalam instrumen investasi syariah dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH sendiri telah dilantik Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Terkait itu, maka kewenangan Kementerian Agama terkait pengelolaan dana haji hanya sebatas operasional penyelenggaraan haji dan pengembangan dana haji dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), sukuk negara dan produk perbankan (deposito). Data menunjukkan dana haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 triliun, yang terdiri atas nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan Dana Abadi Umat sebesar Rp 3,05 triliun. Dari perincian itu, dana haji yang diinvestasikan memberikan manfaat bagi jamaah haji berupa subsidi biaya haji sehingga meringankan biaya jamaah haji sebesar 50 persen. Total biaya haji yang seharusnya dibayarkan Rp 68 juta per calon jemaah, dengan subsidi tersebut, berkurang setengahnya, menjadi Rp 34 juta.

 

Akad Wakalah

Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Ramadhan Harisman menjelaskan, saat mendaftar haji, calon jemaah mengisi dan meneken formulir akad wakalah, di mana calon jemaah haji selaku muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketika UU Pengelolaan Keuangan Haji diterbitkan, Harisman menambahkan, aturan senada terkait penerapan akad wakalah juga dicantumkan. Ketentuan mengenai pengisian dan penandatanganan akad wakalah tersebut juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH. “Dengan akad wakalah tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji, mengemban amanat untuk mengelola dana haji tersebut, termasuk untuk menginvestasikannya demi kebaikan umat secara keseluruhan, terutama peningkatan kesejahteraan jamaah haji Indonesia,” tutur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

 

Mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH mengelola investasi keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Dalam menjalankan tugas, BPKH berpedoman pada rencana strategis (renstra) untuk jangka waktu lima tahun. Renstra yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat tersebut memuat penjabaran secara rinci mengenai bagaimana dana haji akan dikelola pada periode tersebut, termasuk kebijakan mengenai berapa besar dana haji yang diinvestasikan melalui sejumlah instrumen investasi. Prinsip pelaksanaan renstra adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji, antara lain, dalam bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi biaya dan subsidi dana haji, serta kemaslahatan umat Islam. “Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas BPKH bertanggung jawab atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan, termasuk pemilihan instrumen investasi yang dianggap memberi imbal hasil yang besar, juga potensi risiko yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan,” tegas Menteri Lukman.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, ada pemahaman yang perlu diluruskan terkait isu investasi dana haji untuk infrastruktur. Dana haji tidak akan digunakan atau dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan diinvestasikan untuk manfaat dan return yang lebih besar baik bagi jemaah haji Indonesia, umat Islam, maupun negara. “Pemerintah menegaskan bahwa dana haji hanya akan diinvestasikan melalui instrumen yang tepat dan sesuai syariah. Infrastruktur strategis dipilih sebagai salah satu kanal investasi mengingat potensi keuntungan yang lebih besar dibanding hanya menaruh dana di bank syariah, misalnya. Mengapa harus mengejar keuntungan sesuai syariah sebesar mungkin? Karena kita ingin lebih manusiawi, kita ingin haji-haji Indonesia yang sudah ikhlas menabung untuk membayar ongkos naik haji itu, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, dari kualitas dan jarak penginapan dari Masjidil Haram, transportasi udara dan darat, segi kesehatannya, hingga segi makanannya selama di Mekkah, agar ibadah para jemaah haji dapat dijalankan secara lebih khusyuk,” tegas Menteri Bambang.

 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh calon jemaah haji untuk mengelola dana setoran BPIH, dapat menginvestasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Syaratnya, pemerintah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menerapkan skema syariah yang sesuai dengan hukum Islam, serta bersikap sangat selektif, dengan hanya memilih tempat investasi yang memiliki risiko rendah, relatif aman, dan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk calon jemaah haji Indonesia, juga bertanggung jawab penuh jika terjadi risiko investasi. “Jemaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah melalui Kemenag untuk mengelola dan mengembangkan dana haji untuk kemaslahatan umat, jadi tidak ada penyalahgunaan,” ujar beliau.

 

Pengelolaan Dana Haji di Malaysia

Dalam mengelola dana haji, Malaysia sudah mendirikan Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) sejak 1963. Laporan Tahunan LTHM 2015 mencatat aset bersih sebesar 59,5 miliar ringgit atau sekitar Rp 180 triliun. sedangkan hasil keuntungan investasi mencapai Rp 8 triliun setiap tahunnya. LTHM berinvestasi dengan pembagian 50 persen untuk investasi saham, 20 persen untuk real estat, 20 persen untuk investasi pendapatan tetap (deposito atau reksa dana), dan 10 persen instrumen pasar uang (obligasi). Selain meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana tabungan haji tersebut juga menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan melalui investasi di sektor strategis seperti properti, usaha perkebunan, konsesi, dan pembangunan infrastruktur.

 

Kebijakan Pengelolaan Dana Haji dapat dilihat melalui tautan berikut:

bakohumas.jatimprov.go.id/pdf/siaran_pers/05082017_paparan_menteri_ppn_pengelolaan_keuangan_haji.pdf

bakohumas.jatimprov.go.id/pdf/siaran_pers/170805_bahan_menag_di_fmb9__pengelolaan_dana_haji.pdf

 

 

 

 

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.