Pemkab Sampang dan BPJS Kesehatan Teken MoU UHC

Sampang : Pemerintah Kabupaten Sampang terus menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sampang dalam bidang pelayanan kesehatan. 

 Terbaru, pada Rabu (30/8/2017), Pemkab Sampang melakukan penandatanganan kerja sama jaminan kesehatan daerah Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan untuk warga miskin di desa tertinggal yang bertempat di aula utama Badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah (Bappelitbangda) setempat.

 Acara tersebut dihadiri langsung Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Jawa Timur dr. Handaryo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Drs. H. M.  Ismail Marzuki MM, Asisten I Pemkab Sampang Nurul Hadi yang mewakili Bupati Fadhilah Budiono,  Kepala Dinas Kesehatan dr.  Firman Pria Abadi,  Ketua Komisi IV DPRD Amin Arif Tirtana,  serta sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait,  14 camat dan seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sampang.

 Deputi Direksi  BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, dr Handaryo menjelaskan, untuk tahun 2017 ini baru ada 29 desa tertinggal di Kabupaten Sampang dengan jumlah  peserta 21 ribu jiwa yang sudah diprogramkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan dibiayai APBD Pemkab Sampang, sedangkan untuk tahun 2018 mendatang dipersiapkan 54 desa tertinggal dengan potensi jumlah peserta ± 215rb jiwa.

\\\"Harapannya para peserta JKN-KIS itu  tidak akan terganggu perekonomiannya apabila sakit sehingga program pengentasan kemiskinan bisa tercapai sesuai harapan pemerintah, dan di wilayah Jawa Timur baru Sampang yang pertama kali melaksanakan program UHC ini,” ucapnya.

 Sementara itu, Asisten I Pemkab Sampang, Nurul Hadi mengungkapkan, untuk menyukseskan program tersebut  tentunya perlu dukungan dari masyarakat secara luas. Dan untuk validasi peserta pihaknya akan melibatkan camat,  puskesmas,  dinas sosial dan para perangkat daerah lainnya.

\\\"Setiap saat akan kita evaluasi dengan harapan kedepan siapapun yang mengalami sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya,\\\" terangnya.

 Hingga 1 Agustus 2017 jumlah peserta JKN-KIS dari berbagai segmen kepesertaan di Kabupaten Sampang telah mencapai 662.793 jiwa atau ±72% dari total penduduk. Sebagai informasi BPJS Kesehatan juga sudah mendekatkan pelayanan pendaftaran bagi masyarakat yang belum terdaftar melalui mekanisme dropbox yang terdapat di kantor Kecamatan dimasing-masing wilayah. Calon Peserta cukup mengisi form pendaftaran di kantor kecamatan dengan dilampirkan FC KK;KTP;Buku Rekening dan No HP serta mengisi Fasilitas Kesehatan tingkat I ( Puskesmas;Klinik atau dokter keluarga). Peserta akan mendapatkan kode VA melalui sms setelah 14 hari maksimal 30 hari peserta bisa melakukan pembayaran di Bank Mandiri; BNI; BRI; BTN serta dichannel-chanel pembayaran yang sudah bekerja sama, setelah melakukan pembayaran maka BPJS Kesehatan akan mengirimkan kartu JKN-KISnya melalui PT. POS ke alamat peserta, sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan sudah membuka kanal-kanal pendaftaran peserta di antaranya :

1. Pendaftaran langsung di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota       (KLOK) 
2. Pendaftaran melalui aplikasi New e-DABU untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
3. Pendaftaran online melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id
4. Pendaftaran melalui Bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
5. Pendaftaran melalui aplikasi \\\"Mobile JKN\\\" yang dapat didownload melalui apps store (ios) dan play store (android)
6. Pendaftaran melalui telepon di BPJS Kesehatan Care Center 1500400 (24 jam)

  Jumlah tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Saat ini di Kabupaten Sampang ada 39 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang terdiri dari dua klinik pratama,  21 puskesmas, 13 dokter praktek perorangan, dan tiga dokter gigi praktek perorangan. Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada tiga FKTL yang terdiri dari 1 rumah sakit dan dua klinik utama. (az/bpjskesehatan)

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.