Forum Bakohumas Jatim II (13/11/2017)

Untuk menjawab kesimpangsiuran isu registrasi nomor seluler prabayar dan dalam rangka keselarasan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat   di era keterbukaan informasi serta menjaga citra positif lembaga pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kembali acara Forum Bakohumas Provinsi Jawa Timur dengan tema “Penguatan Fungsi Humas Pemerintah dalam mewujudkan Government Public Relation”.  

Forum ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Ir. Eddy Santoso, MM) dan diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan informasi program pemerintah secara cepat, tepat dan obyektif serta berkomunikasi secara terintegrasi khususnya terkait kebijakan Pemerintah tentang “Registrasi Nomor Seluler Prabayar”.

Dengan mengundang pejabat unit kerja humas dan pejabat fungsional pranata kehumasan lingkup kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, Kebijakan Registrasi Nomor Seluler Prabayar di sosialisasikan oleh nara sumber dari Pemerintah Pusat yaitu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI (Prof. DR. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBARB).       

Ada 2 (dua) materi yang disharingkan dalam Forum Bakohumas 13 Nopember 2017 selain Sosialisasi Registrasi Nomor Seluler Prabayar tidak kalah pentingnya adalah materi Strategi Fungsi Humas Pemerintah Daerah di Era Media Digital yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur (Drs. Benny Sampir Wanto, MSi). Beliau menyampaikan era di saat munculnya teknologi informasi khususnya internet dan media sosial yang memunculkan banyak sekali citizen jurnalism yang kita kenal dengan Era Digital mengisyaratkan bahwa humas pemerintah di era ini berfungsi untuk menginformasikan kebijakan pemerintah dan memberikan masukan kepada pimpinan terkait isu publik.

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.