Program Prioritas Ungkit Perekonomian Pemprov. Jatim Tahun 2018

Menjelang tahun 2018, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo memaparkan langkah-langkah prioritas Pemprov Jatim dalam mengungkit perekonomian Jatim tahun 2018 di Ruang Pertemuan, Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Senin (9/10) dalam \\\"Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala OPD tentang Program Prioritas dan Fokus RAPBD 2018 dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018\\\".

Hal tsb menjadi arahan bagi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov. Jatim dalam menyusun program-program kerjanya pada tahun 2018.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Gubernur tahun 2018, terutama pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan efisiensi pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata-rata nasional. Pada Semester I tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,01. “Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar perekonomian Jatim terus meningkat, terutama dalam kondisi ekonomi stagnan saat ini”.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Jatim ingin mewujudkan semua wilayah terhubung oleh transportasi diantaranya pembangunan jalan tol dan jalan provinsi, pembangunan jalur ganda kereta api (double track), pengembangan dan pembangunan bandara dan pengembangan pelabuhan. “Apabila semua jalur transportasi terhubung, maka perekonomian Jatim akan meningkat dengan cepat. Secara tidak langsung tingkat kesejahteraan masyarakatnya ikut terungkit,”. Di bidang pertanian, Pemprov Jatim akan mengoptimalisasikan nilai tambah untuk budidaya pertanian. Diantaranya, di sektor pertanian tanaman pangan dengan intensifikasi dan mekanisasi pertanian dari hulu sampai hilir, serta peningkatan indek pertanaman dari 1,86 menjadi 2,49 pada tahun 2018.

Selanjutnya, di sektor perkebunan mengolah bahan baku kakao menjadi tepung untuk memberikan nilai tambah sebesar 1.523 persen, pengolahan biji kopi arabika menjadi tepung kopi yang memberikan nilai tambah 183 persen. Demikian pula, di sektor perikanan dengan budidaya udang vanamei yang memberikan nilai tambah 656,03 persen dan budidaya ikan lele yang memberikan nilai tambah 93,57 persen.

Selanjutnya, Pemprov juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui dua cara yakni di sektor formal SMK menjadi filial fakultas di universitas. Di sektor non formal melalui SMK mini dan Balai latihan kerja. Dalam kesempatan sama, gubernur juga tetap konsentrasi menanggulangi kemiskinan, dengan langkah pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas pada tahun 2018.

Beberapa cara yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, antara lain melalui penanggulangan feminisasi kemiskinan. Kemudian mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pangan beras dari Dinsos, dan melakukan sinergitas program penagggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah. “Semua program penanggulangan kemiskinan dibiayai oleh anggaran APBD Prov. Jatim, dan share APBN,”. (Humas PemprovJatim)

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.