Bakohumas Jatim Gelar Koordinasi Antisipasi Peredaran Gelap Narkobaaaaa

Kondisi permasalahan narkotika yang berada dalam fase darurat sangat membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar kegiatan koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), guna meningkatkan komitmen dalam memerangi bahaya narkoba, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah seperti dikutip dari website Dinas Kominfo Prov. Jatim.

Kepala Dinas Kominfo Prov. Jatim melalui sambutannya yang yang disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo Prov Jatim, Sri Ambarukmi mengatakan, permasalahan narkotika merupakan salah satu permasalahan global yang selalu menjadi perhatian serius negara – negara di dunia. Karena kondisinya yang sampai saat ini belum mampu ditangani dengan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam konteks Jatim, permasalahan narkotika telah memasuki fase mengkhawatirkan. Fakta mengejutkan bahwa pengguna narkoba di Jatim mencapai 20 persen lebih dari total nasional dan ini menjadi korban pengguna terbesar ke dua di Indonesia. Kondisi darurat narkotika ini bukan hanya retorika dan isu belaka melainkan ancaman faktual yang selama ini masih dilihat sebelah mata oleh masyarakat.

Melalui pemberitaan media massa khusus kejahatan narkotika hampir setiap hari berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. Dan ironisnya penyalahgunaan narkotika ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari anak SD hingga pejabat pemegang kebijakan atau otoritas sentral seperti hakim, jaksa, anggota polisi, anggota legislatif, kepala daerah bahkan juga ada akademisi dan guru besar yang menjadi korban narkoba.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari revolusi mental untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan tentunya terbebas dari bahaya narkoba. Namun permasalahan narkotika tidak akan dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan upaya yang sangat penting dan utama, karena hal ini dapat menyangkut keselamatan seluruh masyarakat dari pengaruh buruk narkotika.

Faktor dan aktor utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah keluarga. Keluarga yang harmonis penuh kedamaian, ketentraman dan kasih sayang serta mampu menanamkan tata nilai bahwa narkoba membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara illegal.

Keluarga yang sehat, kuat dan harmonis merupakan modal pokok dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan di Jatim. Jatim mempunyai SDM yang besar dan sebagian besar tergolong usia produktif. Hal ini merupakan human capital yang luar biasa. Apabila modal SDM tersebut disatukan dengan sumber daya alam, teknologi, strategi dan kebijakan yang tepat, maka jutaan masyarakat yang sangat produktif tersebut akan berkontribusi besar dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, sehingga secara korelatif mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran di Jatim.

Namun hal tersebut dapat terwujud apabila SDM tersebut dapat menjadi the real human capital, manakala generasi yang produktif ini merupakan generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan tentunya harus terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Sekali lagi, masalah narkoba adalah masalah kita semua, mari kita memberantas penyalahgunaan narkoba dengan berbasis pada ketahanan keluarga, media cetak mempunyai peran yang sangat besar untuk memberikan penyadaran akan berbagai bahaya narkoba. Semoga permasalahan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya bisa segera kita tangani sehingga generasi muda, masyarakat serta anggota keluarga kita dapat terselamatkan dari ancaman narkoba,” katanya.

Sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, AKBP Setyo Budi SH MH Direktorat Reserse Narkorba Polda Jatim, Ria Damayanti SH MM Kabid Pencegahan BNNP Jatim dengan materi Peran serta kehumasan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.(ern)

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.