Kementerian Kominfo Susun Petunjuk Teknis Inpres Komunikasi Publik

Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Jumat (29/4) lalu di Surabaya melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas secara lebih teknis rencana tindak lanjut Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Hadir dalam FGD tersebut Direktur Komunikasi Publik Tulus Subardjono; Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto; Staf Deputi IV Kantor Staf Presiden Ariani Djalal dan Konsultan Komunikasi Publik Hendrasmo.

Dalam FGD tersebut, Tulus memaparkan rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan Inpres Komunikasi Publik dimaksud. Secara garis besar, proses komunikasi publik ini berawal dari penyerapan aspirasi publik dan penyikapan atas informasi yang berkembang di masyarakat.

Aspirasi publik dan informasi yang berkembang ini kemudian disikapi dengan memproduksi informasi dengan output berupa narasi tunggal informasi pemerintah. Narasi tunggal ini dapat dimaknai sebagai konsep sudut pandang pemerintah atas suatu masalah atau hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. “Narasi tunggal ini kemudian disebarluaskan melalui media komunikasi publik milik pemerintah sekaligus juga memanfaatkan media komunikasi non pemerintah.” ujar Tulus. Berikutnya tentu diperlukan evaluasi dan pemantauan atas proses komunikasi publik tersebut.

Henry Subiakto menyebutkan bahwa latar belakang lahirnya Inpres Komunikasi Publik ini adalah karena presiden saat ini memandang bahwa setiap Kementrian/Lembaga, atau pemerintahan berjalan sendiri sendiri saat berkomunikasi dengan publik. “Belum adanya sinergi, integrasi, dan harmonisasi antar instansi pemerintah dalam berkomunikasi dengan publik,” tegas Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga ini.

 Sedangkan di sisi lain, lanjut Henry, publik aktif melakukan fungsi kontrol secara masif dan acak terhadap lembaga negara. Hal yang paling tampak jelas tentu saja karena masyarakat belum memperoleh pelayanan informasi yang akurat, tegas dan jelas. Olah karena itu, menurut Henry, instansi pemerintah melalui humas di tiap lembaga hendaknya mampu mengkomunikasikan kebijakan, aktivitas dan fakta-fakta positif. “Humas hendaknya senantiasa terlibat atau mengetahui proses pembuatan kebijakan sehingga memahami persoalan. Tugas pentingnya melayani informasi untuk media dan masyarakat,” ujar Henry. Namun tentu saja tidak semua informasi harus dijelaskan Humas, hal-hal teknis bisa disampaikanoleh bagian yang paling kompeten. “Disinilah pentingnya koordinasi,” tegasnya.

Koordinasi yang dimaksud Henry, merupakan paling penting untuk mengatur dan mengawasi isu-isu komunikasi serta agar lembaga memiliki sistem respon yang cepat. Fungsi lain koordinasi komunikasi adalah membagi Informasi dan pekerjaan pada tim komunikasi dan jaringannya, menghindari pernyataan yang saling bertentangan sesama Pemerintah dan untuk mengantisipasi berita dan rumor. Selain itu tentu saja agar dapat menangani isu-isu dengan baik sehingga akan terbaik sistem komunikasi yang kuat.

Hendrasmo menyebut bahwa rencana pemerintah untuk mengelola komunikasi publik ini adalah kebijakan yang baik walaupun terkesan seperti kembali ke masa Presiden Soeharto di era orde baru. Walaupun terdapat banyak perbedaan yang tidak bisa dinafikan. Pada era Soeharto, presiden memiliki kuasa yang begitu kuat karena didukung ABRI, Birokrasi dan Golkar. Sedangkan presiden saat ini secara politis memang tidak didukung lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, setelah melalui beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar kemudian terlihat bahwa posisi presiden memang tidak seabsolut dahulu. Sehingga pola komunikasi satu arah yang dulu diterapkan Soeharto melalui Kementerian Penerangan dapat dengan mudah diteruskan ke masyarakat melalui TVRI, RRI dan kelompok masyarakat, seperti Kelompencapir.

Selain itu patut mendapat catatan pula, bahwa saat itu media cetak dapat dikontrol, belum marak beredarnya media elektronik dan belum hadirnya internet. Sehingga pemerintah relatif mudah untuk melakukan komunikasi program pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan tantangannya saat ini adalah telah hadir 394 stasiun TV, 2590an radio swasta, 567 media cetak, 72.7 juta pengguna internet dan 72 juta pengguna aktif media sosial. Angka yang besar ini menurut Hendrasmo menuntut pemerintah untuk dapat menghadirkan one-line government communication agar berbagai media tersebut dapat menangkap pesan yang sama dari pemerintah.

“Substansi Government Public Relations yang merupakan one line-government communication sudah seharusnya diterapkan secara terpadu dan tersinkronisasi baik,” ujar Hendrasmo. Hal tersebut, lanjutnya, dapat dengan memanfaatkan simpul-simpul saluran komunikasi yang tersedia baik melalui digital media, media tradisional seperti televisi, radio,dan media cetak, maupun melibatkan kementerian lembaga negara dan pemerintahan daerah seluruh Indonesia

 

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.