Merasionalkan Rencana Rasionalisasi PNS

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi untuk merasionalisasi jumlah PNS di Indonesia sebenarnya patut diapresiasi dengan baik.  Seperti yang telah dijelaskan Yuddy dan jajarannya di Kementerian PAN-RB bahwa rasionalisasi tersebut berangkat dari kekhawatiran besarnya anggaran negara untuk membayar gaji, tunjangan, peralatan kantor dan berbagai kebutuhan PNS lainnya. Jumlah anggaran yang besar tersebut tidak sebanding dengan kualitas dan kompetensi PNS yang kini ada. Kementerian PAN-RB mensinyalir ada banyak PNS yang tidak memiliki kontribusi dan berkinerja buruk. Benarkah demikian? Lalu apa barometer untuk mengukur kinerja PNS?

Perlu diketahui, dalam kategorisasi jabatan PNS dikenal dua kelompok besar yaitu struktural dan fungsional. Pejabat struktural adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I hingga eselon IV diseluruh jenjang jabatan mulai dari kementerian hingga di kelurahan. Kinerja para pejabat ini diukur dari pemenuhan target yang harus dipenuhi dalam satu tahun rencana kerja pemerintah yang telah disusun. Hasil akhirnya tergambar dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dirilis Kementerian PAN-RB setiap tahun.

Selain itu juga dikenal jabatan fungsional yang terbagi lagi menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). JFT ini terbagi dalam berbagai kelompok jabatan seperti guru, dosen, dokter, perencana, pranata humas, pranata komputer dan lain-lain. PNS yang berstatus JFT ini dibebankan kewajiban untuk memenuhi standar minimal angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat. Angka kredit tersebut dinilai dari pekerjaan yang telah dilakukan, misalnya guru dinilai dari jumlah jam mengajar atau pranata humas dinilai dari jumlah pers rilis yang dimuat dan sebagainya. Kinerja JFT sepenuhnya dinilai dari pemenuhan angka kredit ini. Adapun JFU tidak dikenakan kewajiban ini. Kinerja JFU dinilai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dinilai setiap tahun oleh atasan langsung masing-masing pegawai. SKP ini berisi hal-hal teknis apa saja yang akan dikerjakan oleh PNS beserta targetnya dalam satu tahun anggaran.

Artinya, setiap PNS sebenarnya sudah memiliki sistem penilaian kinerja untuk setiap jabatan, hanya saja dalam pelaksanaannya belum ada sanksi konkret jika belum bisa memenuhi target-target tersebut. Karena hampir tidak mungkin menurunkan jabatan struktural PNS kecuali karena ada pelanggaran berat, sedangkan JFT hanya akan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan sanksi bagi JFU diserahkan kepada masing-masing atasannya. Ketiadaan metode punishment yang jelas inilah yang mendorong Kementerian PAN-RB untuk “memotong” satu generasi birokrasi yang tidak memiliki kontribusi bagi instansi.

Berdasarkan rencana dari Kementerian PAN-RB juga sebelum adanya rasionalisasi akan diadakan pemetaan kompetensi, kualifikasi dan kinerja PNS yang pada akhirnya akan dikategorikan dalam empat kelompok yaitu: dipertahankan dan bahkan dipromosikan jika kompetensi, kualifikasi dan kinerja baik; diberikan pendidikan dan pelatihan jika kinerja baik tapi kompetensi dan kualifikasi kurang; dimutasi dan dirotasi jika kompetensi dan kualifikasi baik tapi kinerja buruk dan dirasionalisasi jika tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi dan berkinerja buruk.

Kategori terakhir inilah yang masuk dalam radar Kementerian PAN-RB untuk masuk dalam rencana rasionalisasi dengan berbagai pola seperti pensiun dini atau golden shake hand dengan memberi pesangon. Pertanyaannya adalah apakah sebuah keputusan yang keliru jika merasionalisasi pegawai yang tidak berkompeten, tidak punya kualifikasi khusus dan berkinerja buruk? Tentu tidak, justru inilah keputusan yang rasional. Pegawai yang tidak punya kontribusi seperti itu hanya akan membebani negara dan semakin memperlambat kinerja birokrasi.

Jika ingin dievaluasi lebih lanjut, ada beberapa hal yang menyebabkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS menjadi berbeda-beda bahkan dengan jurang kualitas yang cukup lebar. Pola pengangkatan PNS di masa lalu yang tidak semuanya melalui jalur tes ditengarai menjadi salah satu sebab kompetensi dan kualifikasi PNS yang berbeda-beda. Selain melalui jalur tes, beberapa PNS diangkat karena memang sudah lama bekerja di instansi pemerintah walaupun belum berstatus PNS. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, beberapa waktu yang lalu bahkan mengatakan bahwa ada beberapa PNS yang diangkat karena faktor kasihan. Akibat pengangkatan tanpa tes, tentu sulit untuk mengukur kompetensi dan kualifikasi apa yang dimiliki PNS tersebut.

Selain itu, kinerja PNS yang tidak maksimal bisa jadi juga disebabkan karena belum adanya sistem kerja yang mendukung di instansi tempat ia bekerja. Misalnya rencana program kerja yang hanya rutinitas semata, tidak punya indikator kinerja dan prosedur operasional standar yang jelas atau belum memiliki sistem reward and punishment yang bisa memacu kinerja pegawai. Hal seperti ini tentu akan menurunkan kinerja pegawai karena tidak memiliki motivasi lebih untuk bekerja.

Birokrasi yang Gagap

Problematika birokrasi di negeri ini sebenarnya bukan barang baru. Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 seperti dikutip Burhanuddin Muhtadi (2013) sudah pagi-pagi sekali mengingatkan bahwa ada beberapa problem utama birokrasi di Indonesia diantaranya Pertama, problem organisasi. Struktur birokrasi terlalu gemuk sehingga kurang lincah dan kurang profesional. Kedua, problem sumber daya aparatur. Secara umum, potret birokrasi tidak seimbang. Sumber daya aparatur yang memiliki skill memadai jumlahnya sangat terbatas, jauh lebih banyak sumber daya yang memiliki kemampuan terbatas. Ketiga, mindset dan culture set yang tidak kondusif untuk mendukung sistem birokrasi yang efisien dan rasional. Keempat, problem kualitas pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien. Prosedur, biaya dan waktu tidaklah pasti dalam pelayanan publik kita.

Rasionalisasi PNS yang digagas Kementerian PAN-RB mencoba menjawab berbagai permasalahan tersebut utamanya persoalan sumber daya aparatur. Sebab seperti yang disampaikan oleh Eko Prasojo, Guru Besar Administrasi Negara FISIP UI, bahwa birokrasi adalah mesin utama pembangunan. Sebaik apapun kebijakan pemimpin jika tidak mampu diterjemahkan dan dijalankan dengan baik oleh mesin birokrasi semua hanya pepesan kosong belaka. Jangan sampai birokrasi menjadi elemen yang ketinggalan kereta dalam gerbong reformasi saat ini. Ketika gerakan reformasi mampu mengembalikan TNI ke barak dan menjadikan pemilu lebih demokratis, reformasi birokrasi berjalan tertatih-tatih. Birokrasi gagap dalam menerima perubahan. Birokrasi seolah melawan dirinya sendiri.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka rasanya cukup rasional jika rencana rasionalisasi PNS yang didengungkan oleh Kementerian PAN-RB itu diaplikasikan lebih lanjut. Sudah saatnyalah keuangan negara diperuntukkan bagi pos-pos yang membutuhkan dibanding membiayai PNS yang tidak berkinerja dengan baik. Rencana rasionalisasi progresif yang akan diterapkan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pilot project harus terus didukung agar konsep rasionalisasi ini semakin matang dan dapat diterapkan dengan baik. Sudah saatnya lah bangsa ini maju dengan dukungan birokrasi yang baik untuk melengkapi gerakan masyarakat sipil yang kini terus menguat.

 

Eko Setiawan, S.I.Kom.,M.Med.Kom

Pegawai Negeri Sipil,

Ketua Ikatan Pranata Humas Indonesia Cabang Jawa Timur


  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.