Percepat Pelaksanaan Inpres Pengelolaan Komunikasi Publik

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Menteri Dalam Negeri belum lama ini telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 480/477/SJ  tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Secara spesifik, di dalam Surat Edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia untuk melakukan lima hal terkait pengelolaan komunikasi publik yaitu:

1.     Menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala

2.     Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang telah disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika

3.     Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral

4.     Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi

5.     Melakukan koordinasi dengan Menteri Kominfo RI dalam hal perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan Komunikasi Publik

Terbitnya SE Mendagri itu juga menandai begitu pentingnya pengelolaan komunikasi publik dan begitu sentralnya peran pemerintah daerah dalam hal ini. Jika kita lihat lebih detail dalam surat edaran tersebut bahkan juga dalam Inpres No. 9 Tahun 2015, peran Pemda tergaris dari hulu hingga hilir, dari pengumpulan data dan informasi, hingga menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik.

Dengan peran yang sedemikian sentral, pemerintah daerah harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal ini jika tidak ingin tertinggal. Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan kemajuan demokrasi beberapa waktu terakhir telah membuat arus informasi mengalir begitu deras.

Masyarakat butuh informasi yang tidak hanya tepat dan akurat tapi harus cepat dan mudah dimengerti. Untuk itu, pemerintah harus segera merespon keinginan masyarakat ini dengan informasi yang cepat, tepat, obyektif dan berkualitas baik. Jika tidak, pemerintah akan selalu dipandang lamban dalam merespon keadaan. Padahal teknologi informasi telah memudahkan kita untuk melakukan itu semua.

Kehadiran media sosial misalnya, dapat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada publik secara cepat, tepat sasaran namun tetap interaktif. Seiring dengan semakin besarnya tuntutan keterbukaan informasi publik dan semakin cepatnya arus informasi lewat kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini penggunaan media sosial memang sudah bisa dielakkan lagi. Aparat pemerintah harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

 Aparatur pemerintah harus berubah dari yang dulunya hanya berorientasi pada serapan anggaran, komunikasi yang searah dan menggunakan media massa mainstream kini harus berubah menjadi berorientasi pada pelayanan publik, komunikasi interaktif dan menggunakan media berbasis internet.

Jika kita mau evaluasi secara lebih mendalam, terdapat problematika dari sisi eksternal maupun dari sisi internal yang kerap kali dihadapi aparatur pemerintah dalam pengelolaan komunikasi publik. Dari sisi internal, humas pemerintah sebagai ujung tombak komunikasi publik pemerintah belum ditempatkan pada posisi yang strategis sehingga kesulitan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Dalam struktur keorganisasian, posisi humas belum dekat dengan pimpinan sehingga kesulitan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut. Sekat-sekat birokrasi masih sering menghambat kerja humas. Hal ini harus menjadi perhatian lebih bagi institusi pemerintahan. Dalam hal ini, rekan-rekan di Kepolisian dan TNI sudah sedikit lebih maju dengan menempatkan jenderal bintang dua pada posisi kepala divisi humas di tingkat Mabes dan menghadirkan jabatan kepala seksi humas hingga tingkat Polsek.

Sedangkan dari sisi eksternal, humas pemerintah kerap kali “kalah” dalam menghadapi pemberitaan media. Bahkan cenderung kurang bertaji ketika berhadapan dengan media. Peran-peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sering kali tidak terdengar, tertutup dengan pemberitaan kasus korupsi atau tindak pidana lain yang dipandang lebih punya nilai berita. Hal inilah yang sepertinya dipandang menjadi proses yang tidak adil dalam pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat.

Untuk mengatasi problemtika itulah, Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam instruksi tersebut, presiden secara tegas menugaskan kepada jajaran humas pemerintah untuk menyebarluaskan narasi tunggal tentang program dan kebijakan pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat dan mudah dimengerti. Kita semua berharap, dengan adanya Inpres dan Surat Edaran Mendagri ini, kerja pengelolaan komunikasi publik pemerintah akan semakin baik kedepan. Agar pemerintah benar-benar menjadi pengelola sebenarnya atas informasi publik.

 

 

 

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.