Dorong Industri Kecil Berbasis Digital, Ponorogo Godok Smart City

PERKEMBANGAN zaman semakin cepat memang menuntut masyarakat semakin dekat dengan dunia digital. Begitu pula industri usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang harus segera berbasis digital. Smart City pun menjadi pilihannya.

Hal ini diutarakan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-73 di halaman Pendopo Graha Kridha Praja, Ponorogo, Jumat (12/10/2018). Sesuai dengan tema hari jadi kali ini, yaitu ‘Makmurkan Jawa Timur Melalui Industri UMKM Berbasis Digital’ maka Smart City menjadi pilihannya.

“Sebetulnya kita sudah persiapan dari tahun lalu. Tapi memang modelnya sedang kita siapkan untuk menuju ke sana,” ungkap Bupati Ipong.

Smart city merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tek terduga sebelumnya.

Jalan menuju terbentuknya smart city memang tidak mudah. Apalagi di Ponorogo masih ada kendala yang harus segera dipecahkan. Di antaranya adalah banyaknya blankspot atau area yang tidak terjangkau sinyal sebagai ‘jalan’ dari internet.

Industri yang berbasis digital menurut Bupati Ipong merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Industri berbasis digital lahir sebagai cara menyikapi perkembangan zaman. “Untuk industrinya kita serahkan kepada masyarakat. Kita (pemerintah) saya rasa lebih banyak sediakan fasilitasnya saja. Fasilitas itu mungkin berupa sarana untuk menunjang perkembangan teknologi digital di sini,” kata Bupati Ipong.

Kembali lagi, penguatan pemancaran sinyal internet untuk mengurangi banyaknya blankspot akan dilakukan. “Karena memang itu sarana utama dalam industri digital itu,” pungkasnya (kominfo/dist)

https://ponorogo.go.id/dorong-industri-kecil-berbasis-digital-ponorogo-godok-smart-city/

 

  • About Us

    BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Humas Pemerintahan) adalah wadah koordinasi seluruh humas pemerintah (departemen), lembaga negara dan BUMN yang saat ini anggotanya berjumlah 183 instansi, tidak termasuk humas di daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah memiliki peranan dan fungsi membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama antar humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI, POLRI, BUMN, serta Perguruan Tinggi Nasional.